Protes terhadap DPRD Batam
Di depan Gedung DPRD Batam, mahasiswa kembali meluapkan kekecewaan mereka. Tidak ada anggota dewan yang menemui massa, meskipun mahasiswa telah menunggu lama di bawah pengawalan polisi dan Satpol PP.
“Kami datang untuk menyuarakan aspirasi rakyat, tetapi anggota dewan malah bersembunyi di dalam gedung. Ini gedung rakyat, bukan milik mereka!” ujar seorang orator dengan nada geram.
Mahasiswa juga menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap lebih berpihak pada investasi daripada hak-hak rakyat.
“Investasi seharusnya membawa kebahagiaan, bukan penderitaan. Tapi yang terjadi di Rempang, rakyat dikorbankan demi kepentingan modal,” tambah orator lainnya.
Mahasiswa: Konflik Rempang adalah Simbol Ketidakadilan
Respati Hadinata, Koordinator Wilayah Sumbagut BEM SI Kerakyatan sekaligus Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Batam, menyebut konflik di Rempang sebagai wujud kapitalisme yang mengabaikan hak-hak rakyat.
“Ini bukan sekadar soal pembangunan atau investasi. Pemerintah dan BP Batam secara terang-terangan meminggirkan masyarakat adat yang telah tinggal di sana selama ratusan tahun. Mereka dianggap penghambat pembangunan, sementara suara mereka diabaikan dan dibungkam dengan tindakan represif,” ujar Respati.
