Menurut Boy, tunda bayar dari pemerintah pusat dan provinsi yang belum masuk ke kas daerah menjadi salah satu penyebab utama defisit. Dari total hutang Rp 180 miliar, sekitar Rp 100 miliar berasal dari tunda salur, sementara Rp 80 miliar lainnya merupakan kekurangan anggaran yang harus segera ditutu
Dengan situasi keuangan yang tidak stabil, langkah rasionalisasi diharapkan dapat membantu Pemkab Natuna dalam mengelola defisit. Namun, para pengamat menekankan agar kebijakan ini tidak menjadi beban bagi kepala daerah yang baru menjabat. Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran serta koordinasi yang baik diharapkan dapat membantu pemulihan fiskal daerah demi keberlanjutan pembangunan di Natuna.
