SETIAP laporan pertanggungjawaban seharusnya menjadi ruang untuk menjernihkan, bukan mengaburkan. Namun yang terjadi di Natuna seolah berbalik arah. Alih-alih menutup lembar pemerintahan lama dengan akuntabilitas, publik justru disuguhi pertunjukan yang membingungkan.
Sidang paripurna DPRD Natuna pada 10 April 2025 menjadi sorotan bukan hanya karena isi dari LKPJ Tahun Anggaran 2024, tetapi justru karena siapa yang membacakannya dan apa yang tidak disebutkan.
Bupati baru, Cen Sui Lan, berdiri di podium untuk membacakan laporan yang seharusnya menjadi tanggung jawab bupati sebelumnya, Wan Siswandi—yang masa jabatannya telah berakhir dua bulan lalu.
Secara administratif, ini menyalahi semangat akuntabilitas dalam UU Pemerintahan Daerah. Tapi yang lebih krusial: di mana angka-angka utang daerah yang selama ini menjadi sumber keresahan warga dan penyedia jasa konstruksi?
Laporan ini hanya menyebut pendapatan daerah sebesar Rp 963 miliar atau 73,5% dari target, serta realisasi belanja Rp 1,12 triliun. Namun, tidak ada satu pun kalimat yang menyentuh soal utang daerah.
Ini bukan sekadar kelalaian teknis. Ini adalah penghilangan informasi penting yang menyangkut hajat hidup banyak pihak. Penyedia jasa yang belum dibayar, proyek yang tertunda, serta pertanyaan tentang kondisi fiskal Natuna ke depan—semua mengambang tanpa kepastian. Seperti disampaikan warga dalam forum-forum diskusi, LKPJ yang tidak jujur adalah bom waktu yang bisa meledak dalam bentuk krisis kepercayaan.
