“Kalau yang punya hak kita apresiasi tapi kalau yang tidak punya hak, merasa lebih berhak, negara enggak boleh kalah juga dari begini-begini, enggak bisa dong. Kalau kita mau pakai rayuan terus, manis terus, kita pakai seminar saja semua,” tegas Bahlil.
Ketiga, menurut Bahlil harus diakui juga bahwa permasalahan Rempang ada keterlibatan pihak asing. Ia menilai ini karena tidak semua negara senang dengan Indonesia jika terus menerus mampu mengelola ekonominya dengan baik hingga cepat jadi negara maju. Salah satunya dengan hilirisasi.
Pada saat pemerintah membentuk Batam sebagai daerah industri sesuai sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 74 Tahun 1971 untuk menyaingi Singapura, menurut Bahlil juga sudah banyak sekali gangguan di wilayah itu. Maka, ia mengaku aneh bila faktor asing dikesampingkan saat ini.
“Saya coba untuk memakai analisis itu dalam konteks ini jadi menurut saya dan ini sudah viral ada bule yang ngomong tentang itu agak merisaukan kita juga ngapain bule ngurus negara kita, ini lembaga politik kajian kita tidak boleh administratif,” ucapnya.
