Beberapa di antaranya, jalan penghubung antar-kecamatan dan desa yang rusak dan tidak layak, pelayanan kesehatan yang masih minim dan kurang fasilitas, sekolah-sekolah di pedesaan yang masih kekurangan sarana dan prasarana serta akses air bersih dan irigasi yang belum optimal bagi masyarakat.
“Kalau jalan desa masih penuh lubang, rumah sakit masih kekurangan alat, anak-anak masih sulit mendapatkan sekolah yang layak, kenapa Pemkab lebih memilih membangun jembatan baru yang belum tentu diperlukan?” tegasnya.
Sorotan lain yang lebih serius adalah kondisi keuangan daerah yang sedang tidak sehat. Pemkab Siak tercatat mengalami kurang bayar sebesar Rp 331 miliar pada tahun 2024, yang hingga kini belum jelas bagaimana akan dilunasi.
“Pendapatan daerah tidak sebanding dengan belanja yang semakin membengkak. Kalau kondisi keuangan seperti ini, lalu dari mana anggaran untuk membangun jembatan yang nilainya cukup besar? Ini keputusan yang sangat tidak bijak,” kata Alfitra.
Ia menegaskan bahwa anggaran daerah tidak bisa digunakan secara sembarangan. Ada aturan ketat terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak boleh dialihkan sesuka hati.
Di sambungnya, Pemkab Siak melalui Dinas PU Tarukim telah mengalokasikan Rp4,5 miliar dalam APBD 2025 hanya untuk menyusun Detail Engineering Design (DED) proyek ini. Namun, yang menjadi perhatian adalah anggaran pembangunan jembatan yang diperkirakan bisa mencapai puluhan miliaran atau ratusan miliar.
