“Kalau sekadar DED saja sudah Rp4,5 miliar, berapa besar dana yang harus disiapkan untuk konstruksinya? Apakah Pemkab sudah mempertimbangkan sumber pendanaannya dengan matang? Jangan sampai proyek ini justru menambah utang daerah,” tambah sekretaris komisi III DPRD Siak.
Politikus Partai Demokrat ini menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika proyek ini terbukti tidak memiliki urgensi yang jelas dan hanya menjadi proyek mercusuar untuk kepentingan tertentu.
“Jangan sampai ini hanya proyek ambisius yang justru membebani masyarakat di kemudian hari. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, bukan sekadar memenuhi ambisi tidak menentu,” pungkasnya.
Ia mempertegaskan,dengan kondisi infrastruktur dasar yang masih tertinggal dan keuangan daerah yang kritis, pertanyaan besar bagi Pemkab Siak adalah: Apakah jembatan ini benar-benar kebutuhan masyarakat, atau hanya proyek ambisius yang tidak memiliki urgensi?.
