Bagi masyarakat, dua perkara ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengawasan publik tetap relevan. Bagi birokrasi, ini alarm keras bahwa integritas personal tak bisa dipisahkan dari legitimasi jabatan.
Hukum akan berjalan sesuai mekanismenya. Namun kepercayaan publik, sekali retak, tidak mudah dipulihkan.
Dan dari Batam hingga Natuna, publik Kepulauan Riau kini menunggu satu hal yang sama, ketegasan negara dalam menempatkan etika di atas jabatan.
Nb: Tajuk rencana ini membahas persoalan etika dan moral pejabat publik dalam konteks kepentingan masyarakat luas. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi, melainkan sebagai refleksi kritis atas nilai-nilai integritas, keteladanan, dan tanggung jawab jabatan di ruang publik.
