Di tempat yang terpisah, Bahlil tidak menepis bahwa masih ada masyarakat yang belum setuju untuk bergeser.
“Ada juga sekelompok ibu-ibu yang menyampaikan aspirasi untuk belum mau bergeser. Mereka masih ingin tetap di sana. Itulah negara kita negara demokrasi. Jadi justru di situ semakin meyakinkan kepada saya bahwa penting kami pemerintah terus melakukan komunikasi yang baik, sosialisasi yang baik,” ungkapnya.
Pemerintah sebelumnya telah menetapkan lima lokasi prioritas yang akan bergeser dalam tahap pertama pengembangan Rempang Eco-City. Lokasi prioritas tersebut mencakup kampung Pasir Panjang, Blongkeng, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung dan Pasir Merah. Secara total, di lima kampung tersebut terdapat 961 KK.
Kementerian Investasi mengklaim warga yang sebelumnya menolak bergeser, sebagian telah menyatakan setuju untuk pindah dan akan segera menempati hunian sementara. Dari seluruh KK di lima kampung tersebut, tercatat sudah 341 KK yang secara sukarela menyatakan mau melakukan pergeseran.
Data pemerintah meragukan Ombudsman
Namun Data Ombudsman mengatakan, dari hasil pelayanan di empat posko terkait relokasi hanya belasan warga yang hadir. Hanya beberapa yang mendaftar dan konsultasi.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Siadari mengatakan pihaknya berbicara sesuai dengan rencana terbaru BP Batam. Mereka juga mengumpulkan fakta dengan turun langsung ke lapangan.
