Gudangberita.co.id, Selatpanjang – Bupati Karimun, Iskandarsyah, mengambil langkah berani dalam memperjuangkan nasib ribuan tenaga kerja asal daerahnya. Dalam Pertemuan Lintas Sektoral Pra SOSEK MALINDO 2026, ia mendesak Pemerintah Malaysia untuk segera menerbitkan Special Pass, sebuah kebijakan khusus (Special Border Treatment) yang akan menjadi revolusi bagi sistem izin kerja warga perbatasan.
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Jarak geografis yang hanya terpaut 22 mil laut antara Kabupaten Karimun dan Kukup, Johor, telah menciptakan ketergantungan ekonomi yang kuat. Namun, selama puluhan tahun, warga terjebak dalam sistem birokrasi yang kaku. Iskandarsyah menilai sudah saatnya ada perlakuan khusus yang membedakan antara pekerja pelintas batas dengan pekerja migran reguler.
Selama ini, masyarakat perbatasan kerap terpaksa memilih jalur non-prosedural karena terbentur biaya legalitas yang tinggi dan proses dokumen yang berbelit. Data menunjukkan dampak dari rumitnya sistem lama ini sangat nyata: hampir 1.000 warga Karimun berstatus “pekerja passing” atau ilegal, dengan angka tertinggi berada di Kundur Barat dan Belat.
“Permasalahan utama adalah proses legalisasi dokumen kerja yang dinilai rumit dan berbiaya tinggi. Ini mendorong masyarakat memanfaatkan jalur tidak resmi. Dengan Special Pass, kita memangkas kerumitan itu dan memberikan jalur legal yang lebih manusiawi,” tegas Iskandarsyah di hadapan perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Selasa (5/5/2026).
