HIPKI menuntut revisi kebijakan untuk meringankan beban pengusaha, sementara DPRD bersikukuh bahwa kebijakan ini untuk kepentingan jangka panjang masyarakat.
“Di satu sisi, PAD harus dijaga, tetapi pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi pasar global agar sektor tambang tetap hidup,” tutup Ady.
