harris
BatamZona Headline

Disentil DPR RI, BP Batam dan Pemko Baru “Gerebek” 11 Titik Banjir

49
×

Disentil DPR RI, BP Batam dan Pemko Baru “Gerebek” 11 Titik Banjir

Share this article
Tim gabungan BP Batam dan Pemko Batam saat meninjau salah satu dari 11 titik saluran air dan drainase rawan banjir kronis di Batam.
Tim gabungan BP Batam dan Pemko Batam saat meninjau salah satu dari 11 titik saluran air dan drainase rawan banjir kronis di Batam.
banner 468x60

Gudangberita.co.id, Batam— Masalah klasik banjir dan genangan air di Kota Batam kembali menjadi sorotan tajam. Pasca mendapat sentilan dari Komisi VI DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta pada Rabu (17/6/2026), Badan Pengusahaan (BP) Batam bergerak melakukan peninjauan lapangan ke 11 titik rawan banjir di wilayah tersebut, Kamis (18/6/2026).

BACA JUGA:  Sengketa Lahan 5,4 Hektare di Sambau, Ahli Waris Ancam Duduki Proyek Perumahan PT Mega Sedayu

Langkah yang diklaim sebagai “respons cepat” ini memicu pertanyaan publik mengenai sejauh mana efektivitas perencanaan infrastruktur Batam selama ini, mengingat titik-titik yang ditinjau merupakan kawasan vital yang sudah lama mengeluhkan masalah serupa.

Aksi turun ke lapangan ini dipimpin oleh Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, dan Direktur Pembangunan Infrastruktur, Wulung Wardhana.

BACA JUGA:  Sengketa Lahan Sekolah Terintegrasi Merah Putih Rempang: Warga Bertahan, BP Batam Klaim Sesuai HPL

Menariknya, peninjauan ini baru masif dilakukan setelah Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan, mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masif di Batam tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pengendali banjir yang mumpuni.

Untuk mengatasi persoalan yang kadung kompleks, BP Batam kali ini menggandeng Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Metra Dinata, serta para camat setempat.

BACA JUGA:  Batam Terancam 'Ganti Air Laut Jadi Air Minum', Dompet Warga Sudah Siap?

Sinergi ini dinilai krusial mengingat dualisme kewenangan pengelolaan ruang di Batam kerap menjadi kambing hitam lambatnya penanganan fasilitas publik seperti drainase.