Gudangberita.co.id, Natuna – Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali menggegerkan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Natuna. Dalam laporan audit terperinci tahun anggaran 2024, BPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp16,3 miliar yang wajib dikembalikan sebelum 20 Mei 2025. Temuan ini membuat sejumlah pejabat daerah dikabarkan mulai keringat dingin menghadapi tenggat waktu.
Dari laporan BPK, terungkap 29 temuan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Natuna, termasuk pengadaan bahan bacaan untuk media, kegiatan barang habis pakai di kecamatan, hingga kegiatan fisik di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Dari uji sampel di Dinas PU saja, yang memiliki sekitar 2.000 kegiatan fisik pada 2024, BPK mencatat ada temuan bermasalah.
Yang paling menyita perhatian publik, dari total kerugian negara itu, Rp10 miliar berasal dari utang pajak pasir kuarsa yang belum dilaporkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Natuna, Suryanto, mengonfirmasi soal utang pajak tersebut.
“Rp10 miliar utang pajak pasir kuarsa, belum dilaporkan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (8/5/2025).
Anehnya, utang pajak pasir kuarsa ini tidak tercatat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024, tapi justru terungkap dalam audit BPK. Hal ini memunculkan spekulasi publik soal transparansi dan tata kelola keuangan pemerintah daerah.
