NatunaZona Headline

Nelayan Natuna Ultimatum Pemerintah, Hukum Adat Laut Jadi Pilihan Terakhir?

772
×

Nelayan Natuna Ultimatum Pemerintah, Hukum Adat Laut Jadi Pilihan Terakhir?

Share this article
Demo nelayan Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna terkait zona tangkap. (Foto: ist)
banner 468x60

Gudangberita.co.id, Natuna – Konflik zona tangkap nelayan kian memanas di Kabupaten Natuna. Setelah sebelumnya isu kapal ikan asing (KIA) menjadi sorotan, kini konflik justru terjadi di antara sesama nelayan Indonesia.

Ketegangan memuncak ketika nelayan Kecamatan Bunguran Barat menyandera KM Lucas Cendana Jaya GT 29, yang diduga melanggar zona tangkap.

Penyanderaan kapal dimulai pada Jumat (29/11/2024) malam setelah kapal tersebut tertangkap menggunakan jaring lingkong di perairan Natuna. Situasi semakin memanas dengan aksi unjuk rasa yang digelar ratusan nelayan di dermaga Pelabuhan Roro Sedanau, Sabtu (21/12/2024).

BACA JUGA:  Lanal Ranai Bongkar "Kapal Horor" KM Bintang Sejahtera 10: Isinya Narkoba, BBM Ilegal, hingga Senjata

Para nelayan mendesak pemerintah segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang mereka anggap mengancam keberlangsungan hidup mereka.

“Kami sudah terlalu lama menunggu kejelasan, tetapi hingga kini tuntutan kami belum dipenuhi. Kami hanya ingin hak-hak kami sebagai nelayan dihormati,” ujar Jamal, tokoh nelayan Bunguran Barat, dengan nada tegas.

Tiga Tuntutan Nelayan

BACA JUGA:  Geger! Penemuan Mayat di Jembatan 3 Barelang Batam, TNI AL dan Tim Gabungan Evakuasi Jasad Pria Asal Piayu

Dalam aksi tersebut, nelayan Bunguran Barat menyampaikan tiga tuntutan utama:

  • Pencabutan izin tangkap seluruh kapal jaring lingkong/cumi di wilayah Perairan Laut Natuna WPPNRI 711.
  • Penahanan KM Lucas Cendana Jaya GT 29 beserta dokumen dan izin tangkapnya selama proses hukum berlangsung.
  • Jika tuntutan tidak dipenuhi dalam 10 hari, mereka akan memberlakukan hukum adat sebagai bentuk kearifan lokal.
BACA JUGA:  Penerima Bantuan Pangan di Natuna Melonjak 89%, Ribuan Keluarga Kini Lebih Terjamin

“Kami bergantung pada tindakan cepat pemerintah. Jika dibiarkan, kehidupan kami semakin sulit,” kata Bukan Katul, seorang nelayan Bunguran Barat lainnya.