Skip to content
Gudangberita.co.id
  • WhatsApp Channel
  • Batam
  • BP Batam
  • Pemko Batam
  • DPRD Batam
  • Video
  • Batam
  • PWI Kepri
  • Natuna
  • Kepri
    • Bintan
    • Tanjungpinang
    • Karimun
    • Lingga
    • Anambas
  • Luar Negeri
  • Nusantara
  • Singapura
  • Batam Punya Cerita
News Update
Amsakar Achmad Cuti Haji, Li Claudia Chandra Segera Pegang Tongkat Komando Batam Amsakar Achmad Cuti Haji, Li Claudia Chandra Segera Pegang Tongkat Komando Batam
Dilema Pelabuhan Dabo Lama: Ikon Ekonomi Lingga yang Kini Sekarat dan Terabaikan Dilema Pelabuhan Dabo Lama: Ikon Ekonomi Lingga yang Kini Sekarat dan Terabaikan
Kalah oleh Ekskavator: Jeritan Hati IRT di Sungai Binti Batam Saat Bangunannya Diratakan Tim Terpadu Kalah oleh Ekskavator: Jeritan Hati IRT di Sungai Binti Batam Saat Bangunannya Diratakan Tim Terpadu
Kuota KTP-el di Batam Kota Cuma 60 Per Hari, Ombudsman Kepri: Jauh dari Kebutuhan Masyarakat Kuota KTP-el di Batam Kota Cuma 60 Per Hari, Ombudsman Kepri: Jauh dari Kebutuhan Masyarakat
Warga Batam Kota Terancam Harus ke Sekupang Urus KTP, Ombudsman: Kasihan Rakyat Keluar Biaya Lagi Warga Batam Kota Terancam Harus ke Sekupang Urus KTP, Ombudsman: Kasihan Rakyat Keluar Biaya Lagi

Hukum Adat Laut

Nelayan Natuna Ultimatum Pemerintah, Hukum Adat Laut Jadi Pilihan Terakhir?
Natuna

Nelayan Natuna Ultimatum Pemerintah, Hukum Adat Laut Jadi Pilihan Terakhir?

22/12/202422/12/2024
Redaksi

No More Posts Available.

No more pages to load.

Salam Idul Fitri Pemkab Lingga
Kegiatan DPRD Kabupaten Lingga

Terpopuler

  • 1
    Kasus Pembobolan Toko Emas di Natuna, Pelaku Mendadak ‘Amnesia’ Saat Rekonstruksi, Ada Hubungan Apa dengan Wanita Penadah?
    11/04/202611/04/2026 1831
  • 2
    Rekonstruksi Pembobolan Toko Mas Safari: Tersangka Berbelit soal Lokasi Perhiasan Emas Curian Senilai Rp4 Miliar
    11/04/202611/04/2026 1285
  • 3
    Bom Ikan Guncang Perairan Pulau Tiga Natuna: 1 Ton Ikan Ditinggalkan Pelaku, Diduga Kapal Asal Kalbar
    14/04/202614/04/2026 1072
  • 4
    Tragedi Ibu dan Anak di Batu Ampar: Niat Antar Kerja Berujung Kepergian Abadi Ibu Ijah dan Vita
    12/04/202612/04/2026 1023
  • 5
    Modus Bakar Rumah Lalu Menjarah, Pemuda 19 Tahun di Dabo Lama Diringkus Polisi
    13/04/202613/04/2026 858
  • 6
    Teror di Bukit Abun: Warga Dabo Singkep Tangkap Terduga Pelaku Percobaan Pembakaran Rumah
    13/04/202613/04/2026 782
Layanan Publik PLN Batam

gudangberita.co.id

Follow us on instagram

Keberangkatan Amsakar Achmad ke Tanah Suci pada 21 Keberangkatan Amsakar Achmad ke Tanah Suci pada 21 Mei mendatang bukan sekadar urusan ibadah personal, melainkan juga menandai babak baru dalam dinamika birokrasi di Batam. Selama hampir 40 hari, tongkat komando pemerintahan secara otomatis berpindah ke tangan Wakil Wali Kota, Li Claudia Chandra, sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Publik kini menanti, sejauh mana efektivitas kepemimpinan Li Claudia dalam menakhodai kota industri ini saat sang nakhoda utama tengah fokus menjalani rukun Islam kelima di tengah masyarakat melalui jalur haji reguler.

Masa transisi ini menjadi ujian krusial bagi stabilitas pelayanan publik dan keberlanjutan proyek strategis yang sedang digesa Pemko Batam. Meski secara regulasi wewenang seorang Plt memiliki batasan tertentu dibandingkan pejabat definitif, namun kapasitas Li Claudia dalam mengonsolidasikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menjadi sorotan utama. Kemampuannya menjaga ritme kerja Sekretaris Daerah dan para kepala dinas akan menjadi kunci agar roda pemerintahan tidak "parkir" di tempat selama absennya Amsakar.

Di sisi lain, publik melihat periode ini sebagai panggung pembuktian bagi Li Claudia untuk menunjukkan tajinya secara mandiri. Dengan dukungan jajaran Forkopimda yang hadir solid saat seremoni pelepasan di Masjid Agung Raja Hamidah, transisi kepemimpinan ini diharapkan berjalan mulus tanpa riak politik yang berarti. Harapan besar kini tertumpu pada pundaknya: memastikan Batam tetap kondusif dan progresif, sembari menunggu Amsakar Achmad kembali membawa doa-doa mabrur untuk kemajuan Kota Batam di akhir Juni nanti.

#batam #batamhits #batamhits_ #liclaudiachandra #amsakar
Penataan kawasan di Kelurahan Sungai Binti, Sagulu Penataan kawasan di Kelurahan Sungai Binti, Sagulung, menyisakan tanya besar tentang makna kata "humanis" yang kerap didengungkan otoritas. Di balik ambisi percepatan investasi, pemandangan pada Kamis (16/4/2026) memperlihatkan sisi gelap pembangunan: saat komunikasi tersumbat, ekskavator menjadi satu-satunya bahasa yang tersisa untuk menyelesaikan sengketa. Sebanyak 23 bangunan diratakan dalam sekejap, membuktikan bahwa deru mesin sering kali lebih cepat bergerak dibandingkan proses negosiasi yang belum mencapai titik temu dengan masyarakat terdampak.

Jeritan hati seorang ibu rumah tangga di RT 04 RW 13 menjadi potret nyata gagalnya kesepakatan yang adil di akar rumput. Di hadapan 400 personel gabungan, ia memprotes keras ketimpangan nilai ganti rugi yang dianggap merendahkan martabat huniannya, yang hanya dihargai belasan juta rupiah sementara pihak lain menerima jauh di atas itu. Narasi "penertiban tanpa persetujuan" ini menjadi noda dalam proses penataan kota, memicu persepsi bahwa warga kecil kerap dipaksa mengalah demi karpet merah bagi para investor.

Meskipun BP Batam bersikukuh bahwa tahapan administratif dari SP 1 hingga SP Bongkar telah dijalankan sesuai prosedur, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya luka sosial yang mendalam. Klaim penertiban yang terukur dan persuasif seolah kontras dengan isak tangis warga yang menyaksikan rumah mereka berubah menjadi puing. Pada akhirnya, kejadian di Sungai Binti memunculkan refleksi kritis: apakah kemajuan sebuah kota harus selalu dibayar dengan pengabaian suara mereka yang paling rentan?

#batam #batamhits_ batamisland #sagulung #batam_gudangberita
Masyarakat Kecamatan Batam Kota kini harus menghad Masyarakat Kecamatan Batam Kota kini harus menghadapi realita sulit berupa "war" atau perebutan kuota pengurusan KTP-el yang sangat terbatas. Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau menemukan fakta bahwa kuota pencetakan di wilayah tersebut hanya dipatok 60 orang per hari. Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Dr. Lagat Siadari, menyebut angka ini sama sekali tidak masuk akal mengingat Batam Kota adalah kecamatan terpadat dengan populasi lebih dari 200.000 jiwa. Ketimpangan drastis antara jumlah penduduk dan kapasitas layanan ini dinilai sebagai hambatan besar bagi warga, terutama para pekerja yang memiliki waktu terbatas.

Kondisi ini diperparah dengan adanya rencana penarikan alat cetak KTP ke wilayah Sekupang yang dianggap Ombudsman hanya akan menambah benang kusut pelayanan. Jika kuota sudah sangat terbatas dan jarak layanan justru dijauhkan, masyarakat akan menjadi pihak yang paling dirugikan secara waktu dan materi. Ombudsman menegaskan bahwa wajah pelayanan publik di Batam tercermin dari level kecamatan; sehingga jika di level terbawah saja warga harus bersusah payah demi selembar KTP, maka standar pelayanan tersebut perlu dipertanyakan secara serius.

Menanggapi sorotan tajam tersebut, Camat Batam Kota, Dwiki Septiawan, menyatakan pihaknya terus berupaya memaksimalkan kenyamanan di ruang tunggu dengan fasilitas AC dan minuman gratis bagi warga yang sedang mengantre. Namun, Ombudsman mengingatkan bahwa fasilitas fisik tidak akan efektif tanpa adanya solusi nyata terkait penambahan kuota dan kemudahan akses. Pihak Ombudsman mendesak pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi kebijakan kuota ini dan melakukan sosialisasi masif agar tidak terjadi misinformasi yang terus membebani warga Batam Kota.

#batam #batamhits #batamhits_ #batamisland
Rencana pemindahan alat cetak KTP-el dari Kantor K Rencana pemindahan alat cetak KTP-el dari Kantor Kecamatan Batam Kota ke wilayah Sekupang memicu kekhawatiran serius akan membengkaknya biaya yang harus dikeluarkan warga. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr. Lagat Siadari, memberikan peringatan keras agar kebijakan ini dipikirkan ulang karena berpotensi membuat warga "boncos" alias rugi besar. Menurutnya, pemindahan ini tidak hanya membuang waktu secara cuma-cuma, tetapi juga memaksa masyarakat merogoh kocek hingga ratusan ribu rupiah hanya untuk urusan transportasi menuju Sekupang yang jaraknya cukup jauh.

Kondisi ini dianggap sangat tidak ideal mengingat Batam Kota merupakan wilayah dengan populasi terpadat di Kota Batam, yang dihuni lebih dari 200.000 jiwa. Ombudsman menilai, birokrasi seharusnya mendekatkan layanan kepada masyarakat, bukan malah menjauhkannya. Jika warga yang sudah kesulitan mendapatkan kuota harian—yang saat ini hanya dibatasi 60 orang—masih harus menempuh perjalanan jauh ke pusat dinas, maka beban psikologis dan ekonomi masyarakat akan semakin berat, apalagi jika urusan tersebut tidak tuntas dalam satu hari.

Menanggapi kritik tersebut, pihak Kecamatan Batam Kota menyatakan tetap fokus pada peningkatan fasilitas di lokasi yang ada saat ini, sembari menunggu kejelasan kebijakan dari tingkat pemerintah kota. Ombudsman Kepri menegaskan akan terus mengawal isu ini agar tidak terjadi misinformasi yang merugikan publik. Mereka mendesak agar setiap perubahan kebijakan layanan dikaji secara matang dari kacamata kemudahan akses warga, sehingga wajah pelayanan publik di Batam Kota tidak dinilai menyulitkan masyarakat kecil.

#batam #batamhits #batamhits_ #batamisland
Follow on Instagram

redaksi@gudangberita.co.id

Halaman

  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Indeks
  • About us
  • Disclaimer
  • Redaksi
  • Kategori
Gudangberita.co.id @2025
Gudangberita.co.id
  • Menu
    • Zona Headline
    • Batam Punya Cerita
    • Ape Kesah
    • Story Kepri
    • Polling
  • Kategori
    • Video
    • Natuna
    • Batam
    • Luar Negeri
    • Kepri
    • Nasional
    • Nusantara
    • Sepakbola
    • Politik
    • Indeks
  • Laman
    • Redaksi
    • About us
    • Kode Etik
    • Pedoman Media Siber
    • Disclaimer