Dengan situasi yang kian memanas, desakan untuk menerapkan hukum adat laut di Natuna semakin relevan. “Jika hukum adat laut diterapkan di Natuna, ini akan menjadi langkah besar dalam melindungi zona tangkap tradisional sekaligus menjaga keberlanjutan perikanan,” tutup Hermawan.
Aksi nelayan Bunguran Barat menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Selain menyelesaikan konflik, pemerintah juga diharapkan dapat merancang kebijakan yang memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sementara itu, nelayan Natuna menegaskan akan terus memperjuangkan hak-hak mereka. Jika tuntutan tidak terpenuhi dalam waktu yang telah ditetapkan, ancaman pemberlakuan hukum adat laut mungkin menjadi kenyataan.
