Gudangberita.co.id, Batam – Kunjungan Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanegara, ke Pulau Rempang menjadi sinyal bahwa proyek kontroversial Rempang Eco-City akan terus berjalan.
Membawa solusi berupa transmigrasi lokal, Mentrans berupaya meredam penolakan warga atas relokasi besar-besaran. Namun, upaya ini justru menuai kritik tajam dari organisasi lingkungan dan masyarakat adat.
Menurut WALHI Riau, program transmigrasi lokal yang ditawarkan pemerintah sejatinya adalah bentuk lain dari penggusuran paksa. “Pemerintah hanya mengganti cara, tapi esensinya tetap menggusur warga dari kampung yang sudah mereka tempati sejak 1834,” tegas Eko Yunanda, Manajer Pengorganisasian WALHI Riau, dalam keterangan tertulis, Senin (22/4/2025).
Proyek Rempang Eco-City digadang-gadang sebagai kawasan industri hilirisasi masa depan. Namun, bagi warga lokal, itu berarti kehilangan tanah leluhur, identitas kultural, serta sumber penghidupan.
“Kami hanya ingin hidup tenang di kampung kami sendiri,” ucap Ishaka, perwakilan Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB).
Penolakan bukan tanpa alasan. Di lokasi relokasi Tanjung Banun, warga mengeluhkan dampak lingkungan akibat pembangunan, seperti rusaknya hutan mangrove dan matinya ikan di keramba akibat limbah.
