Dengan nilai pinjaman yang signifikan, Ombudsman menilai kebijakan ini akan menjadi ujian serius bagi pengelolaan keuangan daerah Kepri. Apakah pinjaman Rp400 miliar akan menjadi solusi fiskal yang efektif, atau justru awal tekanan APBD, sangat bergantung pada perencanaan, transparansi, dan disiplin fiskal Pemprov Kepri dalam pelaksanaannya.
