Insiden ini memicu kritik pedas dari berbagai pihak. Bagaimana mungkin lembaga sekelas DPRD, yang memiliki wewenang pengawasan, bisa dibuat tak berdaya oleh sebuah perusahaan?
Warga menilai ini adalah “tamparan keras” bagi kewibawaan legislatif di Kota Batam. Muncul dugaan adanya pola pembangkangan yang sengaja dilakukan perusahaan terhadap otoritas daerah karena merasa pengawasan selama ini hanya sebatas “gertak sambal”.
“Kalau lembaga sekelas DPRD saja sudah tidak dianggap, bagaimana nasib pekerja kecil di dalam sana? Ini sinyal bahaya bagi perlindungan tenaga kerja di Batam,” ujar warga.
Publik kini menanti, apakah insiden “ngemper” di pinggir jalan ini akan berlalu begitu saja atau akan ada tindakan balasan yang tegas. Kasus ini menjadi ujian serius bagi DPRD Kota Batam dan Dinas Ketenagakerjaan untuk membuktikan bahwa mereka punya “taring” di hadapan dunia industri.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret. Jangan sampai sidak resmi hanya menjadi seremoni yang berakhir buntu di depan pagar, sementara hak-hak pekerja terus terabaikan di balik tembok tinggi perusahaan.
