Kisruh tafsir ini bukan hanya bikin pening warga, tapi juga berisiko memperburuk citra pemerintah dalam hal konsistensi dan komunikasi publik. Saat dua pejabat negara saling bantah soal satu dokumen yang sama, publik pun mulai bertanya: siapa sebenarnya yang lebih paham isi Perpres?
Atau jangan-jangan, dokumen itu memang multitafsir? Atau lebih parah, digunakan sebagai alat politik sesuai selera bicara masing-masing?
Satu hal yang pasti: warga Rempang sedang menanti lebih dari sekadar debat. Mereka ingin keputusan yang adil, jujur, dan tidak ngadi-ngadi. Karena hidup mereka bukan soal halaman 72 atau 78, tapi tentang rumah, tanah, dan masa depan anak cucu di kampung sendiri.
