Meski Pulau Sedanau sudah ditetapkan sebagai pelabuhan ekspor terbatas, namun manfaat ekonomi lokal tetap belum dirasakan secara langsung.
Nur Kholis menyoroti bahwa masalah kebocoran di perbatasan bukan hanya teknis, tetapi juga mentalitas. Ia menyebut banyak aparat lapangan yang enggan mengungkap pelanggaran karena beratnya medan, tekanan sosial, dan risiko politik.
“Gerakan semacam ini memang memerlukan keberanian dan konsekuensi. Bahkan bisa menimbulkan gesekan internal. Tapi arah koreksi itu harus dituju,” katanya.
Ia pun mengajak masyarakat dan aparatur untuk mengubah pola pikir terhadap praktik menyuarakan kebenaran.
“Menyuarakan kebenaran bukan bentuk perlawanan, tapi komitmen terhadap kepentingan bersama,” tegasnya.
Forum diskusi ini diharapkan menjadi awal kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat hingga lokal, dalam menindaklanjuti isu kebocoran secara sistematis dan terukur.
BNPP bahkan menyebut Natuna berpeluang besar menjadi proyek percontohan nasional dalam membangun sistem pengawasan wilayah perbatasan yang transparan, adil, dan memberikan manfaat langsung bagi daerah.
“Kami ingin Natuna menjadi model pengelolaan perbatasan yang bisa direplikasi di wilayah lain,” pungkas Nur Kholis.
