“Kemenhan menganggap kebutuhan sesuai kondisi alutsista dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity dan di sisi lain masih sesuai dengan rencana kita dari sisi perancanaan penganggaran jangka panjang,” jelasnya.
Selain itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menyebutkan bahwa hingga 2034 mendatang, Jokowi telah menyutujui tiga rencana strategis di Kemenhan yang membutuhkan pinjaman luar negeri sejumlah US$55 miliar.
“Keputusan Bapak Presiden sebelumnya yaitu US$55 miliar untuk memenuhi berbagai belanja alutsista dari pinjaman LN selama 3 renstra. Jadi dalam hal ini 2024 – 2029 nanti kemudian 2029 – 2034,” ungkapnya.
Sri Mulyani bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (29/11/2023) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024. Di mana anggaran hukum dan hankam menjadi salah satu dari lima anggaran prioritas terbesar.
