Dimana, kondisi ini pun membuat Muhammad Rudi untuk terus berkomitmen menjalankan amanat pemerintah pusat.
“Sebagaimana yang sering disampaikan Kepala BP Batam, pemerintah punya satu niat bagaimana ekonomi berubah. Kebijakan yang diambil pun akan elalu memperhatikan masyarakat,” ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, Jumat (6/10/2023).
Menurut Ariastuty, sinergi antara Pemko dan BP Batam dalam mengawal percepatan pembangunan kota tidak lepas dari kepercayaan dan dukungan yang diberikan pemerintah pusat.
“Karena keputusan Ex-Officio, proses pengambilan keputusan menjadi mudah dan tak ada perdebatan. Ini sangat penting dalam memberikan kemudahan perizinan bagi investor,” pungkasnya.
Keberlanjutan ex officio dipertanyakan pengusaha
Hal ini tentu menarik untuk diulas. Di satu sisi pengusaha melaui Kadin Batam justru mengaku tidak puas dengan kebijakan ex officio BP Batam.
Keberlanjutan sistem ex officio menjadi pertanyaan besar bagi pelaku usaha di Batam. Apakah kebijakan ini benar-benar mampu menjawab tantangan dualisme otoritas atau justru menjadi hambatan baru?
Evaluasi menyeluruh diharapkan dapat memberikan solusi konkret demi kemajuan ekonomi Batam yang lebih kompetitif.
