Pemko Batam

Ekonomi Batam Diproyeksikan Tumbuh hingga 7,4 Persen, Pemko Naikkan Target Pendapatan Daerah

9
×

Ekonomi Batam Diproyeksikan Tumbuh hingga 7,4 Persen, Pemko Naikkan Target Pendapatan Daerah

Share this article
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyerahkan Rancangan Perubahan KUA-PPAS kepada pimpinan DPRD Batam saat Sidang Paripurna di Kantor DPRD Batam, Senin (3/8/2026).
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyerahkan Rancangan Perubahan KUA-PPAS kepada pimpinan DPRD Batam saat Sidang Paripurna di Kantor DPRD Batam, Senin (3/8/2026).
banner 468x60

Menurut Amsakar, optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Batam didukung oleh meningkatnya investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta ekspansi sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.

Selain itu, sektor pariwisata diperkirakan terus memberikan kontribusi positif melalui meningkatnya kunjungan wisatawan yang berdampak pada industri perhotelan, restoran, dan transportasi.

Pengembangan kawasan strategis, seperti Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, dan Batam Aero Technic juga diyakini semakin memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat investasi nasional.

BACA JUGA:  Kabar Gembira bagi Warga Batam: Kini Bisa Daftar Bansos PKH dan BPNT Mandiri Lewat HP

“Dengan berbagai potensi yang kita miliki, mulai dari investasi, kawasan ekonomi, hingga sektor pariwisata, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Batam mampu mencapai kisaran 6,4 sampai 7,4 persen,” katanya.

Di tengah proyeksi pertumbuhan tersebut, inflasi Kota Batam diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Kondisi itu diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.

BACA JUGA:  Inflasi Batam Tembus 3,99 Persen, Wali Kota Amsakar Achmad Soroti Emas Hingga Nasi Goreng

Pemerintah juga memproyeksikan konsumsi riil per kapita meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebagai indikator membaiknya aktivitas ekonomi.

Untuk mendukung target tersebut, Pemko Batam terus memperkuat strategi peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta berbagai inovasi dalam pengelolaan perpajakan daerah.