Gudangberita.co.id, Batam — Badan Pengusahaan (BP) Batam terpaksa merombak postur perencanaan anggaran Tahun 2027 demi mengatasi persoalan infrastruktur dasar yang tak kunjung usai. Krisis air bersih, pengelolaan limbah, dan ancaman banjir akibat drainase yang buruk memaksa lembaga ini memotong pos biaya operasional birokrasi mereka sendiri.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI pada pertengahan Juni 2026, duet kepemimpinan baru Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala Li Claudia Chandra resmi mengusulkan rekomposisi anggaran untuk tahun 2027.
Sebanyak Rp131,26 miliar atau sekitar 5 persen dana dari Program Dukungan Manajemen (rutin/operasional) akan dipangkas dan dialihkan ke Program Pengembangan Kawasan Strategis (belanja modal).
Langkah pergeseran anggaran ini menjadi pengakuan tersirat bahwa Batam tengah dikepung oleh masalah klasik yang mendesak untuk diselesaikan. Dana hasil pemangkasan biaya administratif tersebut nantinya akan difokuskan secara khusus untuk tiga sektor kritikal: pengembangan jaringan distribusi air minum, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta pengelolaan limbah B3, serta perbaikan konektivitas darat seperti drainase perkotaan dan perbaikan jalan.
