Amsakar Achmad berdalih bahwa langkah ini merupakan strategi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, infrastruktur yang andal adalah kunci untuk memperkuat daya saing Batam sebagai tujuan investasi.
Di sisi lain, pergeseran anggaran membayangi laporan kinerja keuangan BP Batam tahun berjalan yang diklaim positif.
Hingga 15 Juni 2026, Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BP Batam dilaporkan mencapai Rp899,23 miliar. Angka ini digadang-gadang sebagai capaian positif karena tumbuh 19,93 persen secara tahunan (year-on-year) dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Peningkatan ini disebut-sebut sebagai bukti nyata bahwa kepercayaan investor terhadap Batam semakin tinggi. Namun jika dibedah lebih dalam, angka Rp899,23 miliar tersebut sebenarnya baru menyentuh 36,73 persen dari target tahunan.
Padahal, tahun anggaran 2026 sudah berjalan hampir separuh jalan. Rendahnya persentase realisasi ini memicu pertanyaan mengenai efektivitas pemungutan pendapatan dan realisme target yang dicanangkan.
Kondisi target PNBP 2026 yang masih jauh dari target ini juga memicu risiko bagi masa depan pembangunan Batam. Pasalnya, BP Batam menetapkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp2,437 triliun, di mana 100 persen sumber pembiayaannya ditargetkan berasal dari skema PNBP tanpa suntikan dana APBN murni.
