Gudangberita mencoba menelusuri cerita-cerita dari kalangan ASN di Natuna.
Memang benar, ada yang mengakui jika dukungan itu terang terangan dan terbuka tanpa ragu. Mereka juga mengaku takut mendapat sanksi.
“Pengerahan dan arahan untuk wajib memilih calon petahana sangat jelas, kalau tidak mau dipindah lah tugas di luar pulau,” ungkap seorang pegawai di salah satu instansi Pemkab Natuna.
Menurut pengakuan pegawai tersebut, jika ada pegawai bawahan membantah atau menolak, siap-siap saja menerima konsekuensi tertentu.
“Sudah seperti politik otoriter. Semua pegawai wajib tunduk dan patuh, supaya memilih calon petahana,” ujarnya.
Dikatakan sumber tersebut, politik praktis di lingkup ASN Natuna seperti terstruktur dan masif.
Ketidaknetralan ASN tentu akan sangat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat karena adanya potensi intervensi politik dalam proses pencapaian target pembangunan.
Kalau tidak netral, maka ASN tersebut menjadi tidak profesional dan target-target pemerintah di tingkat lokal maupun nasional bisa saja tidak akan tercapai.
