“Relokasi paksa terhadap MHA di Rempang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kebijakan yang terkesan ugal-ugalan ini menunjukkan minimnya rasa kemanusiaan serta tidak adanya kejelasan instrumen hukum yang melandasi keputusan tersebut,” tambahnya.
“September Berdarah” dan Implikasi Relokasi Paksa
Zainul mengingatkan bahwa peristiwa “September Berdarah” pada 2023 adalah bentuk nyata pengusiran paksa. Ia menekankan bahwa suasana mencekam yang melanda Pulau Rempang dan Galang kala itu tidak boleh dilupakan.
“MHA mengalami penyiksaan, baik fisik maupun mental. Negara harus bertindak tegas untuk mengatasi ketegangan ini,” tegasnya.
Tinjauan Ulang PSN Rempang Eco City
Zainul mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) untuk segera menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat di Rempang. “Kejaksaan harus menindaklanjuti penyelidikan ini atas nama negara hukum,” katanya. Ia juga mengimbau pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan terkait PSN Rempang Eco City demi mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Selain itu, Zainul mendorong MHA untuk terus memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum maupun non-hukum, termasuk berkoordinasi dengan KOMNAS HAM dan DPR. “Negara harus mengingat tujuan dasarnya: melindungi rakyat, bukan sebaliknya,” tutupnya.
