Kondisi ini menciptakan monopoli yang merugikan. Petani yang seharusnya bisa menikmati harga pasar yang kompetitif, justru terpaksa menerima harga rendah karena tak memiliki akses langsung ke pengguna akhir.
Keluhan serupa datang dari Arif, petani semangka dan melon asal Bunguran Tengah. Menurutnya, keberadaan supplier bukannya mempermudah, malah menjadi beban ekonomi baru bagi petani lokal.
“Masalahnya, biasanya pihak supplier ini membeli hasil panen kita dengan harga yang murah. Jadi boro-boro mau meningkatkan ekonomi petani, yang ada ya merugikan kami,” ujar Arif dengan nada kecewa.
Arif menduga ada permainan “orang dalam” di tingkat yayasan pengelola dapur MBG. Muncul indikasi bahwa sistem perantara ini sengaja diciptakan untuk meraup keuntungan berlipat dengan cara menekan harga di tingkat produsen (petani).
“Jika harga dari supplier itu sesuai dengan harga dari dapur, itu tak jadi masalah bagi kami. Namun kenyataannya, mereka beli murah sekali. Padahal kalau kita lihat harga pasaran di luar Natuna, nilainya sudah sangat jauh,” tegasnya.
Hadirnya program MBG di Natuna seharusnya menjadi momentum kedaulatan pangan lokal. Namun, jika sistem “sekat” antara petani dan dapur ini terus dibiarkan, dikhawatirkan program nasional ini hanya akan memperkaya segelintir pemain besar dan mematikan gairah petani kecil di perbatasan.
