Tentu perlu harmonisasi antara kebijakan pelantikan serentak dan regulasi administrasi pemerintahan daerah. Pemerintah pusat perlu memberikan panduan teknis yang lebih rinci untuk memastikan pelaksanaan LKPJ tidak melanggar prinsip akuntabilitas.
Transisi kepemimpinan di Natuna pada 2025 menjadi ujian bagi efektivitas koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat.
Diperlukan pengawasan yang ketat dan solusi yang jelas agar mekanisme administratif seperti LKPJ tetap berjalan tanpa menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat.
