Dinamika sosial dalam pembangunan infrastruktur pendidikan ini juga memantik respons dari sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang.
Mereka menilai, proyek strategis yang membawa misi mulia seperti pendidikan seharusnya dibarengi dengan pendekatan sosial yang persuasif dan inklusif.
Eko Yunanda, Direktur Eksekutif WALHI Riau, mengingatkan pemerintah agar memastikan status lahan benar-benar clean and clear agar tidak menyisakan kekhawatiran di tengah masyarakat adat dan tempatan.
Senada dengan hal tersebut, Wira Ananda dari LBH Pekanbaru menggarisbawahi pentingnya penerapan meaningful participation (partisipasi yang bermakna).
Menurutnya, Kepala BP Batam ex-officio Walikota Batam memiliki ruang yang besar untuk merangkul dan melibatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek dari pembangunan.
“Pendidikan adalah hak asasi manusia, dan langkah pemenuhannya akan jauh lebih kuat jika dibangun di atas ruang dialog yang adil, tanpa memicu rasa cemas di kalangan warga,” tambah Edy K Wahid dari YLBHI.
Guna memastikan proyek strategis nasional ini berjalan sukses tanpa meninggalkan residu sosial, Tim Solidaritas Nasional menyampaikan beberapa poin catatan penting:
