Sementara itu, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor. Ia meyakini, investasi pada kualitas SDM adalah langkah strategis jangka panjang bagi daerah maupun nasional.
“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi yang aman dan kondusif agar proses pembangunannya dapat diselesaikan dengan baik, sehingga sekolah ini nantinya dapat memberikan manfaat besar bagi anak-anak kita,” tutur Li Claudia.
Meski diproyeksikan memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan, proses pemasangan plang pengamanan aset HPL oleh Ditpam BP Batam bersama aparat kepolisian di sekitar kawasan Pantai Melayu, Kampung Kalat, sempat mendapat respons dari warga setempat pada Selasa pagi.
Kamsiah, selaku Ketua RT Pantai Melayu, menyampaikan bahwa kehadiran aparat dan pemasangan plang di area tersebut memicu kekhawatiran di kalangan warga yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut secara turun-temurun.
“Kami masyarakat Pantai Melayu mengharapkan ketenangan. Harapannya, ada kejelasan yang pasti karena tanah tersebut dari dulu adalah tempat tinggal kami dan buktinya ada,” ungkap Kamsiah.
Berdasarkan data peta Bhumi ATR/BPN, luas HPL di kawasan tersebut tercatat mencapai 20 hektare. Namun, perwakilan Aliansi Masyarakat Adat dan Tempatan Rempang-Galang Bersatu (AMAR-GB), Miswadi, menilai perlu adanya dialog lebih lanjut mengenai sisa luasan lahan yang belum sepenuhnya mencapai titik temu kesepakatan antara pihak otoritas dan pemilik lahan setempat.
