Usulan Libatkan UMK di Pulau-Pulau Kecil
Untuk mengatasi hambatan ini, Dediyanto mengusulkan agar pemerintah melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) lokal yang sudah bergerak di bidang penyediaan makanan. Menurutnya, pendekatan ini bisa menjadi solusi efektif dan efisien, asalkan tetap dalam pengawasan ketat BGN untuk menjamin kualitas dan kebersihan makanan.
“Misalnya di pulau-pulau ditunjuk UMK yang bisa menyediakan makanan sesuai standar. Ini lebih fleksibel dan bisa menjangkau lebih banyak siswa,” ujarnya.
Dediyanto menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam implementasi program MBG. Ia berharap seluruh siswa di Kabupaten Natuna, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari program unggulan Presiden Prabowo tersebut.
Kabupaten Natuna terdiri dari 17 kecamatan dengan kondisi geografis yang unik dan terpisah-pisah. Karena itu, menurut Dediyanto, perlu ada terobosan dan fleksibilitas kebijakan agar program-program nasional seperti MBG tidak hanya dirasakan di pusat kabupaten, tetapi juga hingga ke pulau-pulau terluar.
