harris
BatamKomunitasPendidikan

UU Pemilu Masuk Prolegnas, FISIP UNRIKA Himpun Gagasan Daerah untuk Reformulasi Pemilu 2029

39
×

UU Pemilu Masuk Prolegnas, FISIP UNRIKA Himpun Gagasan Daerah untuk Reformulasi Pemilu 2029

Share this article
Seminar Nasional FISIP UNRIKA tentang Reformulasi UU Pemilu 2029 di Batam
Seminar Nasional FISIP UNRIKA tentang Reformulasi UU Pemilu 2029 di Batam.
banner 468x60

Gudangberita.co.id, Batam – Struktur regulasi kepemiluan di Indonesia bersiap menghadapi perombakan besar. Menanggapi masuknya revisi Undang-Undang Pemilu dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan (FISIP UNRIKA) bergerak cepat menghimpun aspirasi dari daerah.

Langkah taktis ini diwujudkan melalui Seminar Nasional bertajuk “Menyongsong Reformulasi Undang-Undang Pemilu 2029” yang digelar di Ballroom Lantai 12 Nagoya Hill Hotel, Batam, Senin (22/6/2026).

BACA JUGA:  Kapolri Larang Penggunaan Vape, Polda Kepri Siapkan Sanksi Tegas Bagi Anggota yang Membandel

Acara ini dihadiri oleh ratusan peserta lintas sektor, mulai dari akademisi, mahasiswa, penyelenggara pemilu, organisasi kepemudaan, hingga perwakilan partai politik.

Ketua Pelaksana Seminar sekaligus Dekan FISIP UNRIKA, Askarmin Harun, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa revisi UU Pemilu adalah isu krusial yang menentukan arah kepemimpinan nasional dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

BACA JUGA:  Batam Blackout Lebih dari 13 Jam: Listrik 98,8 Persen Pulih, PLN Buka Suara Soal Isu Serangan Siber Hingga Data Center

Askarmin menyoroti bahwa Indonesia membutuhkan regulasi yang akomodatif terhadap realitas geografis, seperti wilayah Kepulauan Riau.

“Pemilu yang berkualitas akan melahirkan pemimpin yang berkualitas pula. Melihat kondisi Kepulauan Riau yang berbasis kepulauan, aspek geografis ini tentu harus menjadi salah satu acuan penting dalam revisi undang-undang tersebut,” ujar Askarmin kepada wartawan usai acara.

BACA JUGA:  PLN Batam Bergerak Cepat Pulihkan Pemadaman Massal, Fasilitas Publik Jadi Prioritas Utama