“Pemerintah harus jujur terkait data-data relokasi. Sama seperti ketika berbicara saat kampanye dulu yang mengedepankan kejujuran sebagai selling poin. Pemerintah melalui menteri Investasi pernah blunder dengan menyebut dokumen AMDAL sudah selesai tapi nyatanya belum. Kemudian disusul pernyataan ada ratusan warga yang bersedia direlokasi di tiga Kampung tadi. Faktanya hanya ada 3 KK saja. Nah ini, jangan sampai pemerintah menyajikan berita yang tidak benar,” kata Lagat.
Dibantah Walhi
Sementara itu Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau, Boy Ferry Even Sembiring, membantah jika 70 persen warga Pasir Panjang telah bersedia direlokasi
“Data kita, ada total 139 kepala keluarga di Pasir Panjang. Hanya sekitar 30-an yang bersedia direlokasi,” kata Evan.
Ia juga meminta, dari 30 warga yang bersedia tersebut, harus dirincikan kembali siapa saja mereka dan status kepemilikan lahannya. Apakah mereka punya tanah di situ, mereka warga asli, mereka pegawai BP Batam atau TNI Polri. Siapa 30 ini, buka datanya.
Ia juga meragukan keakuratan data yang selama ini disampaikan BP Batam. Ia pun berharap, BP Batam bisa lebih terbuka dengan data yang mereka miliki.
