Sebelumnya, BGN juga menyampaikan permohonan maaf atas insiden keamanan pangan yang menimpa sejumlah peserta MBG. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menekankan pentingnya komunikasi dan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjaga kepercayaan publik.
“SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak Program MBG di mata masyarakat,” katanya.
Data pemerintah mencatat sepanjang Januari–September 2025 terdapat kasus keracunan di 17 provinsi, termasuk di Banggai Kepulauan (Sulawesi Tengah), Garut dan Tasikmalaya (Jawa Barat), serta Bau Bau (Sulawesi Tenggara).
Menanggapi hal ini, BGN telah menurunkan tim ke lokasi terdampak untuk memastikan seluruh korban mendapat penanganan maksimal.
Pemerintah melalui Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi memastikan evaluasi menyeluruh tengah dilakukan bersama BPOM dan BGN.
“Seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Dengan pengawasan lebih ketat dan sinergi antar lembaga, pemerintah optimistis Program MBG dapat terus berjalan demi masa depan generasi muda Indonesia yang sehat dan cerdas.
