Dalam hal tata kelola pemerintahan, Amsakar menekankan pentingnya pemeriksaan rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari sistem pengawasan yang transparan. Saat ini, proses audit tengah berlangsung dan dalam waktu dekat BPK akan mengadakan exit meeting untuk memberikan rekomendasi terhadap tata kelola pemerintahan di Batam.
“Kemarin BPK sudah masuk, dan saya kira dalam seminggu ke depan sudah exit meeting. Mereka akan melakukan pendalaman terhadap data yang sudah terkumpul untuk memberikan catatan tertentu terhadap tata kelola pemerintahan ini,” jelasnya.
Selain itu, rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Amsakar menegaskan bahwa setiap kebijakan yang bertentangan dengan prinsip good governance dan clean government akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Siapapun yang membuat sebuah kebijakan yang tidak sinkron dengan konsep tata kelola pemerintahan yang baik, pasti akan berhadapan dengan persoalan hukum,” tegasnya.
