Gudangberita.co.id – Pengesahan UU KUHAP 2025 pada rapat paripurna DPR RI, Selasa (18/11/2025), menuai kritik keras karena dinilai belum matang namun tetap dikebut tanpa ruang publik yang memadai.
Sejumlah tokoh hukum, aktivis, hingga pengamat kebijakan menilai banyak pasal krusial dalam regulasi baru itu berpotensi melemahkan perlindungan hak warga negara dan memperluas kewenangan aparat secara berlebihan.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri 342 anggota DPR itu secara resmi mengesahkan revisi KUHAP. Namun perdebatan besar justru terjadi setelah palu diketuk. Dari isu penyadapan, penetapan tersangka sebagai upaya paksa, hingga operasi penyamaran di tahap penyelidikan. Semuanya menyulut kekhawatiran publik.
Politikus dan mantan anggota DPR, Wanda Hamidah, menilai proses legislasi ini jauh dari prinsip kehati-hatian.
“Branding-nya reformasi hukum, tapi isinya jauh dari beres. Banyak pasal krusial masih bolong. Prosesnya dikebut tanpa transparansi, kritik publik hampir tak diberi ruang,” tegas Wanda.
Ia menyoroti pasal mengenai impunitas advokat hingga perluasan kewenangan penyidik untuk menyita data digital, memblokir rekening, hingga menyadap komunikasi pribadi.
