Amsakar menilai, tanpa adanya jaminan ketersediaan daya dan air yang berkelanjutan, daya tawar status FTZ akan kehilangan taji di mata korporasi global.
“Batam memiliki daya tarik investasi yang sangat kuat, mulai dari kemudahan perizinan, status FTZ, hingga letak geografis yang strategis.
Namun, kami juga menegaskan bahwa infrastruktur pendukung seperti ketersediaan pasokan air bersih dan energi listrik terus diperkuat guna memenuhi kebutuhan kawasan industri yang kian berkembang,” ujar Amsakar.
Langkah ini menunjukkan bahwa keberhasilan menarik raksasa industri Tiongkok kini sangat bergantung pada sejauh mana keandalan utilitas dasar tersebut benar-benar dapat terealisasi di lapangan, bukan sekadar komitmen di atas kertas.
Selain menggaransi pasokan utilitas, Amsakar juga menjual stabilitas sosial-politik serta jaminan keamanan sebagai pelindung kepastian berusaha (certainty of doing business).
Sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, dan masyarakat diklaim menjadi benteng utama menjaga kondusivitas iklim investasi.
Namun, di balik karpet merah yang digelar untuk modal Tiongkok, Pemko Batam memberi garis batas tegas terkait etika bisnis dan manfaat bagi daerah. Investasi asing tidak boleh sekadar mengeksploitasi potensi daerah, tetapi harus memberi dampak langsung bagi warga lokal.
