Natuna – Anggota DPRD Natuna Baharudin mengaku kaget, adanya pemetaan wilayah tambang pasir kuarsa di Natuna. Sebab puluhan zona tambang kuarsa bermunculan.
Baharudin mengatakan, saat ini wilayah di Pulau Subi diplot dijadikan zona tambang kuarsa. Sejauh ini, kegiatan tersebut dinilai tidak transparan. Namun daerah tidak memiliki daya jika pemerintah pusat sudah mengeluarkan izin.
“Saya lihat habis itu lahan di Pulau Subi Pak Bupati, sudah diplot untuk tambang. Jadi bagaimana dasar keutuhan negara ini. Kalau pulaunya habis. Apa hanya duitnya dicari, pulau ditenggelamkan,” lugas Bahar dalam rapat dengar pendapat antara Aliansi Pemuda Peduli Natuna dan PT. IKJ di DPRD Natuna, Senin (19/6/2023) kemarin.
Bahar mengaku, dirinya tidak menampik adanya keuntungan pendapatan daerah dari eksplorasi pasir kuarsa. Namun perlu dilakukan sinkronisasi data. Sebab menurutnya DPRD adalah wadah untuk masyarakat bertanya. Mulai masalah tumpang tindih lahan diserobot oknum lapangan sampai lahan belum dibayarkan oleh perusahaan.
