Tiga alasan pemekaran
Sekretaris Panitia Mubes Masyarakat Natuna-Anambas Menuju Pembentukan Provinsi, Indra Syahputra mengatakan setidaknya ada tiga alasan pihaknya hendak mengusulkan pemekaran ini. Indra sendiri merupakan perwakilan masyarakat Anambas.
Pertama jarak pusat Pemprov Kepulauan Riau, di Tanjung Pinang dengan Kepulauan Anambas dan Natuna yang sangat jauh. Kedua masalah perbatasan Laut Natuna Utara yang rawan konflik dengan negara luar, seperti dengan Vietnam dan China.
Kemudian ketiga terkait kesejahteraan. Menurut Indra, jika Natuna dan Anambas masih bergabung dengan Kepri, peningkatan kesejahteraan akan sangat lambat. Indra menyebut saat ini pembangunan hanya fokus di Tanjung Pinang, Batam, atau Bintan.
“Jadi kita tidak tersentuh. Yang paling utama menjaga NKRI dari rongrongan negara luar,” ujarnya.
Indra mengatakan juga sudah bertemu dengan Bupati Anambas Abdul Haris dan Ketua DPRD Anambas Hasnidar untuk menyampaikan rencana pemekaran Natuna-Anambas menjadi provinsi. Ia mengklaim dua pimpinan itu mendukung rencana tersebut selagi berasal dari aspirasi masyarakat.
Menurutnya, masyarakat Anambas juga mendukung langkah untuk menjadi provinsi bersama Natuna. Ia memastikan bakal membawa aspirasi ini ke Jakarta. Moratorium pemekaran, kata Indra, bukan menjadi hambatan pihaknya mewujudkan provinsi Natuna-Anambas.
“Ketika moratorium dibuka kita masuk. yang penting kita ditingkat provinsi maupun kabupaten sudah selesai, baik rekomendasi bupati, DPRD, gubernur maupun dari DPRD provinsi,” ujarnya.
Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda mengatakan pembangunan memang harus dilakukan pemerintah pusat di wilayahnya. Menurutnya, jika tidak ada pembangunan berarti pemerintah hendak melepas Natuna.
Ia pun mendukung rencana pemekaran Natuna-Anambas menjadi sebuah provinsi baru.
“Saya cuma bilang, Indonesia akan mendapat kerugian kalau Natuna tidak jadi provinsi atau daerah khusus. Ujung-ujungnya (seperti) Sipadan Ligitan,” kata Huda.
Selanjutnya: Kendala moratorium..
