“Kita kaya perikanan dan migas, tapi ada di laut semua. Sementara otoritas kabupaten itu hanya di pantai menurut UU Otonomi Daerah. Potensi kita kaya itu, sementara kita tidak punya kewenangan untuk itu,” katanya.
Di sisi lain, kata Umar, rencana pemekaran itu didorong agar ada keseimbangan antara kepemimpinan sipil dan kepemimpinan militer. Menurutnya, saat ini Natuna telah menjadi daerah strategis nasional, yang tampak lebih dominan kekuatan militernya.
“Sekarang ini, para pemimpin militer itu udah tinggi, udah kolonel. Bentar lagi ada bintang satu. Sementara kepemimpinan sipil hanya bupati, enggak imbang. Kalau kita sepakat negara kita demokratis ya tentu harus ada keseimbangan,” ujarnya.
“Tantangan (pemekaran) luar biasa. Moratorium belum dibuka, kemudian lain-lain teknis masih banyak yang perlu kita siapkan,” katanya lagi.
Lebih lanjut, Umar mengatakan gagasan pemekaran ini telah didukung oleh pemerintah maupun DPRD provinsi. Menurutnya, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad juga memberi ruang yang luas untuk merumuskan gagasan pemekaran Natuna dan Anambas.
“Beliau menyadari Kepri itu luas, kalau hanya satu mesin penggerak, lama berkembangnya. Tapi kalau jadi provinsi, mesin penggerak di sini jadi dua. Jadi percepatan lebih cepat nanti. Itu rasionalitas pemikiran beliau kepada kita,” ujarnya.
Selanjutnya: Tiga alasan pemekaran..
