Gudangberita.co.id, Batam – Sistem pendaftaran antrean yang mewajibkan akses daring (online) tanpa opsi layanan langsung di kantor BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Kota Batam menuai kritik tajam.
Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policy (BALAPI), Rikson P. Tampubolon, menilai kebijakan digitalisasi yang kaku tersebut justru mempersulit para pekerja dan berencana melaporkannya ke Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri).
Kritik keras ini mencuat setelah Rikson mengalami langsung penolakan layanan saat mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di kawasan Nagoya, Batam, sekitar satu bulan lalu.

Meski kondisi ruang pelayanan saat itu terpantau lengang tanpa antrean fisik, ia tetap tidak dapat dilayani karena belum mengantongi nomor antrean online.
“Saya terus terang mempertanyakan logika pelayanannya. Masyarakat sudah datang langsung ke kantor, tetapi tidak bisa dilayani hanya karena tidak memiliki nomor antrean online. Padahal, saat itu kantor tidak sedang ramai. Akhirnya saya harus menunggu beberapa hari lagi untuk mendapatkan kuota online. Ini pelayanan publik atau justru masyarakat yang dipaksa mengikuti keterbatasan sistem?” tegas Rikson dalam keterangannya di Batam, Senin (16/11/2026).














