harris
BatamLayanan Publik

Wajib Antrean Online Dinilai Persulit Pekerja, BALAPI Siap Adukan BPJS Ketenagakerjaan Batam ke Ombudsman

11
×

Wajib Antrean Online Dinilai Persulit Pekerja, BALAPI Siap Adukan BPJS Ketenagakerjaan Batam ke Ombudsman

Share this article
Ilustrasi
banner 468x60

Tuntut Evaluasi Berdasarkan UU Pelayanan Publik

Sebagai pemerhati kebijakan publik, Rikson mempertanyakan landasan hukum standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan BPJS Ketenagakerjaan Batam. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan layanan publik wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik—khususnya menyangkut prinsip kesamaan hak, nondiskriminasi, kemudahan, dan kepastian layanan.

BACA JUGA:  Misteri Bangkai Kera dan Titik Leleh Trafo di Balik Blackout Listrik Batam Bernilai Rp57 M

Atas dasar itu, BALAPI meminta Ombudsman RI Perwakilan Kepri melakukan pemeriksaan terhadap praktik pelayanan di kantor cabang Nagoya guna memastikan ada tidaknya indikasi maladministrasi berupa penundaan berlarut atau pengabaian kewajiban pelayanan.

Dorong Penerapan Sistem Antrean Hybrid

Sebagai jalan keluar, Rikson mendesak manajemen BPJS Ketenagakerjaan Batam segera mengevaluasi sistem antreannya dengan menerapkan skema hybrid—yakni membagi kuota secara proporsional antara antrean online dan layanan konvensional di tempat (walk-in).

BACA JUGA:  Kolaborasi Dua Chef Internasional Hadirkan Perayaan Natal dan Tahun Baru dengan Sentuhan Nusantara di Oakwood Grand Batam

“Solusinya tidak rumit. Sediakan kuota untuk antrean online dan kuota untuk pelayanan langsung sesuai kapasitas kantor. Minimal sediakan petugas khusus yang membantu masyarakat yang kesulitan mengakses sistem digital,” kata Rikson.

Ia mengingatkan bahwa tolok ukur keberhasilan transformasi digital bukanlah tingginya angka pengguna aplikasi, melainkan seberapa cepat dan manusiawi masyarakat terlayani.

BACA JUGA:  PLN Batam Berhasil Pulihkan Pasokan Listrik di Kota Batam, Pastikan Hak Kompensasi Pelanggan Terpenuhi