Tuntut Evaluasi Berdasarkan UU Pelayanan Publik
Sebagai pemerhati kebijakan publik, Rikson mempertanyakan landasan hukum standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan BPJS Ketenagakerjaan Batam. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan layanan publik wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik—khususnya menyangkut prinsip kesamaan hak, nondiskriminasi, kemudahan, dan kepastian layanan.
Atas dasar itu, BALAPI meminta Ombudsman RI Perwakilan Kepri melakukan pemeriksaan terhadap praktik pelayanan di kantor cabang Nagoya guna memastikan ada tidaknya indikasi maladministrasi berupa penundaan berlarut atau pengabaian kewajiban pelayanan.
Dorong Penerapan Sistem Antrean Hybrid
Sebagai jalan keluar, Rikson mendesak manajemen BPJS Ketenagakerjaan Batam segera mengevaluasi sistem antreannya dengan menerapkan skema hybrid—yakni membagi kuota secara proporsional antara antrean online dan layanan konvensional di tempat (walk-in).
“Solusinya tidak rumit. Sediakan kuota untuk antrean online dan kuota untuk pelayanan langsung sesuai kapasitas kantor. Minimal sediakan petugas khusus yang membantu masyarakat yang kesulitan mengakses sistem digital,” kata Rikson.
Ia mengingatkan bahwa tolok ukur keberhasilan transformasi digital bukanlah tingginya angka pengguna aplikasi, melainkan seberapa cepat dan manusiawi masyarakat terlayani.














