harris
BatamLayanan Publik

Wajib Antrean Online Dinilai Persulit Pekerja, BALAPI Siap Adukan BPJS Ketenagakerjaan Batam ke Ombudsman

11
×

Wajib Antrean Online Dinilai Persulit Pekerja, BALAPI Siap Adukan BPJS Ketenagakerjaan Batam ke Ombudsman

Share this article
Ilustrasi
banner 468x60

Soroti Kerugian Waktu dan Biaya Pekerja

Menurut Rikson, sebagai institusi yang memandatkan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan seharusnya merancang sistem berdasarkan empati dan kebutuhan lapangan, bukan sekadar mengejar efisiensi administratif internal.

Ia menyoroti dampak nyata yang harus ditanggung kalangan buruh ketika ditolak akibat kendala teknis maupun keterbatasan literasi digital. Untuk mengurus administrasi di hari kerja, para pekerja kerap harus memotong jam kerja, meminta izin atasan, hingga mengorbankan jatah cuti serta ongkos transportasi.

BACA JUGA:  Kabut Asap Batam Batam Memburuk, Bayi, Lansia dan Ibu Hamil Jadi Prioritas Perlindungan

“Bayangkan seorang buruh sudah mengeluarkan ongkos transportasi, sudah sampai di kantor, tetapi disuruh pulang karena tidak punya antrean online. Beberapa hari kemudian dia harus mengulang proses yang sama. Siapa yang menanggung kerugian waktu dan biaya itu? Aplikasi dibuat untuk membantu manusia, bukan manusia yang harus dipersulit demi mengikuti aplikasi,” ujarnya.

BACA JUGA:  Dentuman di Gardu Sei Harapan Berujung Tersangka, Ada Kelalaian Hingga Dugaan Sabotase?

Rikson menganalogikan pelayanan publik yang ideal layaknya rumah sakit modern: tetap membuka pendaftaran berbasis aplikasi demi efisiensi, namun tidak menutup loket pendaftaran manual bagi pasien yang datang langsung atau mengalami kendala teknologi.