Gudangberita.co.id, Karimun – Ombudsman RI turun gunung melakukan supervisi atau pengecekan langsung terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), pada 9–11 November 2026.
Langkah taktis ini dilakukan guna menguji apakah laporan pelayanan “di atas kertas” benar-benar sinkron dengan realitas yang diterima masyarakat di lapangan.
Dipimpin langsung oleh Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, dan Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Siadari, tim menyasar enam instansi pelayanan publik vital di Karimun.
Keenamnya adalah Polres Karimun, Rutan Kelas II B Tanjung Balai Karimun, RSUD Muhammad Sani, Kantor Pertanahan (BPN) Karimun, Dinas Sosial (Dinsos) Karimun, dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun.
Syafrida menegaskan bahwa inspeksi ini merupakan tahapan krusial dalam menyusun rapor Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 agar hasilnya tetap objektif.
Fokus pengawasan tidak sekadar pada cek dokumen, melainkan observasi fasilitas bagi kelompok rentan (lansia dan disabilitas), loket pengaduan, hingga wawancara langsung dengan pengguna layanan.
Dari hasil pantauan sementara, Ombudsman mencatat adanya instansi yang sudah tampil prima, namun tidak sedikit yang masih memiliki rapor merah terkait transparansi standar pelayanan. Berikut adalah rincian temuan Ombudsman di lapangan:
