Batam – Anggota DPRD Provinsi Kepri menyoroti problematika yang terjadi seputar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kepri tiap tahun, terutama di Batam dan Tanjungpinang.
Ia menyorot daya tampung sekolah, sampai pada subsidi pendidikan siswa kurang mampu.
Khususnya di sekolah tingkat menengah pertama dan atas di Batam tak lagi sanggup menampung banyaknya siswa baru. Tiap tahun jumlah peserta didik kian membludak.
Uba melihat jika sekolah-sekolah SMA maupun SMK negeri di Kepri perlu pembenahan. Selain penambahan ruang kelas, juga harus ada penambahan sekolah yang mendukung.
“Karena melihat jumlah penduduk dan daya tampung sekolah perlu ada upaya pemerintah untuk menambah sekolah. Di Bengkong dan Batuampar misalnya, itu perlu ada penambahan sekolah yang mendukung untuk peningkatan kualitas SDM. Ini contoh kecil agar Pemprov Kepri serius memperhatikan itu,” ujarnya, Selasa (6/6/2023).
Ia mencontohkan kawasan Bengkong dan Batuampar, Batam, sebab tak ada sekolah kejuruan negeri di sana. Terlebih lagi kawasan tersebut merupakan salah satu daerah industri yang bakal berkembang.
“Tidak semua kecamatan memiliki SMK. Ini menyulitkan mereka (siswa) membuat pilihan. Ini hal penting dan harus menjadi catatan Disdik Kepri,” ujar Uba.
Dilansir dari laman resmi Disdik Kepri, bahwa di tahun 2023 ini, ada 18.000 siswa lulusan SMP yang akan masuk ke SMA sederajat. Sementara, melihat daya tampung sekolah di Batam saat ini hanya bisa menerima siswa sebanyak 10 ribuan untuk tingkat sekolah atas.
“Artinya ada delapan ribu yang tak bisa masuk ke sekolah negeri. Untuk itu, harus ada upaya pemerintah menyosialisasikan ini. Jadi orientasinya ialah bagi yang mampu disampaikan sejak awal sehingga tidak berebut masuk ke SMA atau SMK negeri,” katanya.
Uba pun mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengurusi pendidikan di Kepri. Tidak ada langkah antisipatif dan jaminan yang dibuat pemerintah ke seluruh siswa agar dapat menimba ilmu di sekolah-sekolah, termasuk juga di sekolah swasta.
Seperti misalnya subsidi pendidikan. Pemprov Kepri saat ini memang tidak ada menyubsidi biaya sekolah anak. Pemerintah bisa memberi insentif bagi RT/RW, kenapa subsidi pendidikan tidak bisa.
“Saya mendorong pemerintah untuk mengantisipasi agar siswa bisa sekolah ke swasta. Pemerintah harus membantu memberikan subsidi SPP. Dengan subsidi ini, siswa yang secara ekonomi orangtuanya kurang mampu bisa masuk dan bersaing di sana. Gubernur bisa memberi insentif ke RT/RW, tapi kenapa tidak bisa ke para siswa?” kata dia.
Selanjutnya: Sistem PPDB masih kurang sosialisasi..
