DPRD Kepulauan Riau turut meragukan klaim awal pihak perusahaan dan kepolisian mengenai jumlah buaya yang lepas.
Wakil Ketua III DPRD Kepri, Bahktiar, menegaskan perlunya transparansi dan penanganan serius untuk meredakan keresahan warga. “Kita tidak bisa mengandalkan klaim tanpa bukti yang jelas. Pihak berwenang harus memberikan informasi yang akurat,” ujarnya.
Untuk menyelesaikan masalah ini, Bahktiar mengusulkan tiga langkah utama:
Penyelidikan dan Verifikasi Fakta: Dilakukan untuk memastikan jumlah buaya yang lepas dan penyebab kebocoran tanggul penangkaran.
Peningkatan Keamanan Penangkaran: PT PJK harus memperketat pengawasan dan memperbaiki infrastruktur penangkaran guna mencegah kejadian serupa.
Edukasi dan Tim Tanggap Darurat: Masyarakat dan nelayan perlu diberi edukasi tentang cara aman beraktivitas di perairan yang rawan buaya. Selain itu, pemerintah daerah disarankan membentuk tim tanggap darurat yang dapat merespons cepat situasi darurat.
Insiden ini telah mengganggu aktivitas nelayan di Pulau Buluh dan sekitarnya, yang menggantungkan hidup pada hasil tangkapan laut. Salah satu nelayan mengaku takut melaut karena tidak tahu seberapa besar ancaman yang dihadapi.
