LIRA Batam menyarankan agar DPRD dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam melakukan efisiensi dengan mengalihkan anggaran non-produktif tersebut ke sektor yang lebih krusial.
Perbaikan Fasilitas Pendidikan: Rehabilitasi gedung sekolah yang rusak.
Kesehatan: Peningkatan layanan Puskesmas.
Tenaga Kerja: Pelatihan skill untuk menekan angka pengangguran.
“Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan komitmen agar APBN/APBD sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Ini malah sebaliknya, menganggarkan pagar gedung yang tidak ada kaitan dengan kesejahteraan,” tambah Herry.
Selain menyoroti proyek pagar, LIRA juga mendesak agar DPRD dan Pemko Batam membuka akses dokumen APBD 2026 kepada publik secara transparan. Hingga saat ini, akses tersebut terkesan tertutup, sehingga masyarakat tidak dapat mengawal ke mana aliran uang rakyat dialokasikan.
“Jika akses APBD dibuka secara transparan, proyek-proyek mercusuar yang tidak bermanfaat seperti ini bisa diantisipasi sejak awal oleh masyarakat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekretariat maupun pimpinan DPRD Kota Batam belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan pembatalan proyek pembangunan pagar tersebut
