Suryanto merinci bahwa tahun-tahun sebelumnya ada pencairan yang tidak dapat direalisasikan hingga akhir tahun, yang kemudian dianggarkan ulang sesuai aturan Permendagri.
DPRD Diminta Transparansi
Masyarakat mendesak DPRD untuk melakukan hearing dan meminta penjelasan resmi dari pengelola anggaran.
Transparansi yang diklaim sebagai salah satu keunggulan Natuna kini diragukan. “Bagaimana anggaran sebesar Rp1,300 triliun bisa habis dalam waktu singkat tanpa ada penjelasan detail? Apa saja kegiatan yang menyebabkan defisit?” ujar seorang warga.
Harapan dan Tantangan ke Depan
Dengan target APBD 2025 sebesar Rp1,334 triliun, tantangan transparansi dan pengelolaan anggaran masih membayangi.
Pemerintah Kabupaten Natuna diharapkan mampu menjelaskan situasi ini secara terbuka untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah spekulasi lebih lanjut.
Hingga saat ini, warga Natuna masih berharap agar dana yang ditunggu-tunggu segera cair dan membantu menyelesaikan berbagai kewajiban yang tertunda.
