Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mewanti-wanti bahwa isu pemilihan kepala daerah melalui DPRD—yang sempat muncul dalam wacana politik—dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, menegaskan bahwa wacana ini tidak populer dan bertentangan dengan keinginan mayoritas masyarakat.
“Publik sangat menolak ide kepala daerah dipilih DPRD. Ini konsisten dengan penolakan mereka terhadap gagasan mengubah pemilihan presiden menjadi melalui MPR,” jelas Saidiman pada Jumat (27/12/2024).
Menurut Saidiman, masyarakat Indonesia memiliki kesadaran tinggi tentang hak memilih pemimpin secara langsung, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ketidakpercayaan terhadap DPR dan DPRD turut memperkuat sikap publik yang menolak gagasan ini.
Ancaman terhadap Kepercayaan Publik pada Pemerintahan
Lebih lanjut, Saidiman mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto masih bergantung pada janji-janji kampanye. Namun, sejumlah isu, seperti wacana penghapusan pemilihan langsung kepala daerah, pengampunan koruptor, dan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen, dapat memicu ketidakpuasan masyarakat.
“Bila janji kampanye tidak terbukti atau terlihat diingkari, ketidakpercayaan publik akan meningkat. Isu-isu seperti pengurangan anggaran makan bergizi gratis dari Rp15 ribu menjadi Rp10 ribu per anak juga bisa memperburuk situasi,” tambahnya.
